JAKARTA – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesi ( BP2MI ) Benny Rhamdani menjelaskan tentang Revolusi Ketenagakerjaan Pekerja Migran Nusantara ( PMI ). Benny menyoroti khusus dari rapim sebelumnya yang mendiskusikan spesifik tentang pelindungan PMI.
“Kita harus mendalami pertanyaan Presiden Jokowi pada 3 Agustus 2023, bahwa jomplang-nya prospek kerja (job order) dengan penempatan PMI. Harus dicarikan jawabannya. Kenapa demikian. Kemudian Presiden Jokowi bertanya, apakah SDM Calon Pekerja Migran Tanah Air secara keahlian kemudian keterampilan masih kurang? Siapa yang bertanggung jawab menghadapi hal itu?,” ujar Benny pada waktu Rapat pimpinan (Rapim) dalam Command Center BP2MI, Rabu (24/4/2024).
Mengacu pada data yang mana dimiliki Pusat Informasi dan juga Pengetahuan BP2MI, Benny memperlihatkan pada tahun 2021, terdapat potensi kerja banyaknya 500.000 lebih. Sedangkan penempatan PMI semata-mata beberapa orang kurang lebih banyak 72.000.
Kemudian, ke tahun berikutnya, terdapat 1,3 jt kesempatan kerja di 2022 dengan jumlah keseluruhan penempatan PMI sebanyak 200.000 saja. Sedangkan pada 2023 terdapat 1,4 jt kesempatan kerja dengan penempatan PMI belaka 240.000.
Berdasarkan data di dalam atas, dapat disimpulkan bahwa PMI hanya saja dapat memenuhi persyaratan bekerja ke luar negeri sebanyak 16% dari total potensi kerja pada luar negeri. ”Ketimpangan yang dimaksud bermetamorfosis menjadi pertanyaan Presiden. Apa yang menyebabkan pekerjaan luar negeri tidak ada dapat diraih? Sedangkan banyak masyarakat yang mana ingin bekerja ke luar negeri,” terangnya.
Benny menjelaskan tentang diagram Revolusi Ketenagakerjaan PMI. Menurut Benny, para stakeholder, yakni lembaga negara pemegang kewenangan yang dimaksud beraksi sebagai regulator (Kemnaker, Kemlu, BP2MI, serta sebagainya) harus konsisten. Begitu pula Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesi (P3MI), serta Lembaga Latihan Kerja (LPK), juga Lembaga Pendidikan.
“Saya menyebutnya golden-triangle revolusi ketenagakerjaan. Tiga pihak yang harus berkolaborasi secara solid, pada antaranya negara, P3MI atau LPK, lalu lembaga pendidikan, akan kita dalami batas kewenangan mereka. Kemudian rumuskan, apa sikap BP2MI untuk meningkatkan tata kelola yang digunakan masih terkendala. Misalnya, apakah sekolah vokasi perlu diwajibkan?” ujarnya.
Selain itu, berkaitan dengan data-data resmi PMI pada masing-masing lembaga negara berwenang. Meskipun masih belum sempurna, lanjut Benny, masih dapat menggambarkan pemetaan kecenderungan PMI. Kasus yang rutin ditemui juga diulas Benny.
“Kita masih tak punya data dari setiap-tiap P3MI terkait skema Private to Private (P to P) maupun skema lainnya. Ini adalah tugas yang mana harus dirampungkan. Pemetaan data total ini yang digunakan diinginkan Presiden Jokowi untuk dikaji,” ujar sekjen DPP Partai Hanura ini.
Benny pun menyokong agar dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang tersebut mengkaji tentang skema G to G yang mana sedang bergerak pada ketika ini. Evaluasi pembebasan biaya penempatan dilakukan. Dan bagaimana sikap BP2MI tentang acara magang luar negeri.
“Saya berharap segera diwujudkan FGD terkait hal ini. Paling tidak, jikalau beraneka kendala yang disebutkan masih belum mendapatkan titik temu kemudian penyelesaian, sejarah akan mendokumentasikan apa hanya perjuangan yang tersebut dilaksanakan BP2MI selama ini,” tuturnya.
Artikel ini disadur dari Urai Persoalan PMI, Kepala BP2MI Ingatkan Pentingnya Revolusi Ketenagakerjaan
