Ungkit ‘Kerajaan’ Kecil usai KPK Geledah Kantor Sendiri, Eks Penyidik: Mengapa Kejahatan Itu Terwujud Masif?

Berita.it.com – IM57+ Institute mempertanyakan upaya paksa yang tersebut dijalankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan penggeledahan pada lingkungan internalnya sendiri terkait dugaan pungutan liar atau pungli di tempat Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Ketua IM57+Institute M Praswad Nugraha mempertanyakan akses penyidik di area lingkungan kantornya sendiri sehingga harus melakukan upaya paksa berbentuk penggeledahan.

“Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang digunakan dilaksanakan untuk memeriksa, mencari barang bukti atau menangkap seseorang. Upaya penggeledahan yang tersebut diadakan oleh KPK justru memunculkan pertanyaan mendasar, apakah KPK tak mendapatkan akses dalam kantornya sendiri sehingga harus melakukan upaya paksa,” kata Praswad dikutip Suara.com, Mulai Pekan (4/3/2024).

Menurutnya apabila benar upaya paksa harus dijalankan penyidik KPK di tempat lingkungannya sendiri, Praswad mengatakan ada sesuatu terjadi.

“Apabila jawabannya adalah memang sebenarnya dibutuhkan maka hal yang disebutkan menunjukan bahwa adanya ‘kerajaan’ kecil yang KPK tak mampu menjangkaunya,” katanya.

“Ini justru berbahaya oleh sebab itu segala upaya untuk mengawasi internal kantor akan memerlukan upaya paksa. Jangan sampai upaya penggeledahan cuma menjadi seremoni saja, sehingga menghilangkan esensi proses penegakan hukum di tempat dalamnya, termasuk penyidikan ke atasan yang mana membiarkan kejahatan dapat dilakukan,” kata Praswad menjelaskan.

Di sisi lain, IM57+ Institute berpandangan dugaan pemerasan serta penggeledahan, menunjukkan terjadinya tindakan pidana korupsi yang mana sistematis.

“Pertanyaan mendasar harus diungkap, mengapa kejahatan yang disebutkan dapat terjadi secara masif?Jangan-jangan memang benar design KPK pasca revisi kemudian pemilihan pimpinan bermasalah lah yang digunakan menimbulkan adanya inovasi perilaku signifikan dari pegawai KPK,” ujar Praswad.

Disampaikannya harus terdapat langkah yang mana sistematis pula untuk membongkar persoalan mendasar sehingga kejahatan ini bisa jadi dilakukan.

“Penyidikan tidaklah akan cukup, re-design KPK perlu dijalankan untuk memulai pembangunan KPK yang dimaksud kembali independen lalu berintergitas,” tegasnya.

Geledah Kantor Sendiri

Penggeledahan di tempat lingkungan KPK dilaksanakan penyidik pada Selasa 27 Februari lalu. Setidaknya terdapat tiga lokasi yang mana digeledah.

“Tim Penyidik (27/2) telah terjadi selesai melaksanakan penggeledahan di tempat tiga lokasi berbeda yang digunakan ada di tempat lingkungan Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan yang berada di area gedung ACLC,” kata Ali lewat keteranganya yang digunakan diterima Suara.com, Rabu (28/2/2024).

Pada kegiatan itu penyidik KPK menemukan lalu mengamankan sebagian bukti, di tempat antaranya dokumen catatan kaitan penerimaan banyak uang.  

“Penyitaan juga analisis segera dijalankan untuk menjadi bagian pada pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali.

10 Tersangka

Dalam perkara ini, sebanyak 10 orang tambahan akan dijadikan tersangka. Dugaan pungli terjadi di kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Angka perputaran uangnya lebih besar dari Simbol Rupiah 6 miliar.

Modusnya para pelaku memasang tarif 10 hingga 20 jt untuk para tersangka untuk mendapatkan infrastruktur tambahan, seperti menyelundupkan handphone. 

Selain itu merekan juga memasang tarif Rupiah 5 jt perbulan, setelah handphone berhasil diselundupkan ke di sel. Masing-masing uang yang berhasil yang tersebut dikantongi para pelaku berkisar antara jutaan hingga banyak jt rupiah.