Berita.it.com – JAKARTA – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (AMIN) gembira Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto, juga Menteri Koordinator Lingkup Pembangunan Manusia kemudian Kebudayaan Muhadjir Effendy dipanggil untuk dihadirkan di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 pada Hari Jumat (5/4/2024).
“Meskipun tadi mahkamah mengungkapkan bahwa itu bukanlah untuk mengabulkan pemohon 1 lalu 2, tapi sejatinya bahwa permohonan kami telah dilakukan menginspirasi majelis hakim untuk mencari materi kebenaran di persidangan ini. Bahwa ada hal kritis yang digunakan perlu diklarifikasi oleh 4 menteri yang tersebut diminta hadir,” ujar Anggota Tim Hukum Nasional AMIN Heru Widodo di dalam Gedung MK, Hari Senin (1/4/2024).
Selain empat menteri itu, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP). Menurut Heru, hal yang disebutkan merupakan kejutan walaupun keinginan pihaknya agar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga dipanggil MK namun digantikan dengan Muhadjir Effendy.
“Tapi yang digunakan satu yang surprise adalah permintaan Mahkamah menghadirkan DKPP. Ini adalah luar biasa bagi kami, dikarenakan dasar permohonan kami untuk mengungkapkan pelanggaran terukur sejak adanya putusan DKPP yang dimaksud mengungkapkan KPU melanggar prosedur di menetapkan calon,” ujar Heru.
Diberitakan sebelumnya, MK akan memanggil empat menteri di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK menganggap pemanggilan itu diperlukan.
“Kemudian juga untuk para pihak juga perlu disampaikan hari hari terakhir pekan akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dimaksud dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi,” ucap Ketua MK Suhartoyo pada persidangan PHPU pada Gedung MK, Mulai Pekan (1/4/2024).
“Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi, yang dimaksud pertama yang tersebut perlu didengar oleh Mahkamah adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial, kemudian dari Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP),” tambah dia.
