Berita.it.com – Presiden RI Joko Widodo mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang dipindahkan untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, serta Security (Menkopolhukam).
Agus Harimurti Yudhoyono atau yang tersebut biasa dipanggil AHY, mengambil sumpah jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di area hadapan Presiden RI di acara pelantikan di dalam Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2).
AHY merupakan tokoh muda yang mana dikenal sebagai putra dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6 RI) dengan Kristina Herrawati atau yang digunakan tambahan dikenal sebagai Ani Yudhoyono.
Lahir di tempat Bandung, AHY bertambah dengan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kemudian solidaritas. Sebagai anak perwira TNI, ia miliki empati yang mana besar terhadap berbagai permasalahan publik sebab rutin terlibat di tugas kemudian lembaga pendidikan ayahnya.
AHY lulus sebagai terbaik di dalam SMA Taruna Nusantara lalu kemudian juga meraih gelar kejuaraan terbaik di area Akademi Militer (Akmil) dan juga mendapat bintang Adhi Makayasa.
Selain itu, AHY miliki tiga peringkat master, yaitu Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University (Singapura), Master in Public Administration dari Harvard University (Amerika Serikat), kemudian Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University (Amerika Serikat).
Perjalanan karier AHY sejak lulus dari Akmil menempati posisi-posisi penting, mulai dari Komandan Peleton dalam Batalyon Infanteri Lintas Atmosfer 305/Tengkorak di Operasi Pemulihan Security dalam Aceh, perwira seksi operasi Kontingen Garuda XXIII-A pada misi menjaga perdamaian di dalam sepanjang perbatasan negeri Israel lalu Libanon Selatan, dan juga Pada tahun 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Danyon adalah jabatan terakhir dari perwira dari korps infanteri ini, dengan pangkat terakhir mayor.
Selepas dari karier militer sebab pensiun dini, AHY kemudian masuk ke dunia kebijakan pemerintah ketika didaulat untuk menjadi Calon Gubernur DKI Ibukota pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Ibukota pada 2017. Setelah itu AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute
Reforma Agraria
Sebagai Menteri ATR yang baru, AHY dihadapkan pada beberapa tugas yang menantinya, salah satunya adalah pelaksanaan “Reforma Agraria”.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah upaya untuk menyusun kembali struktur kepemilikan, penggunaan, kemudian pemanfaatan tanah agar tambahan adil, dengan mengatur aset dan juga akses untuk kesejahteraan rakyat.
Reforma agraria merupakan acara strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah untuk reforma agraria serta pelaksanaan redistribusi tanah juga legalisasi aset tanah transmigrasi.
Untuk menyelesaikan konflik agraria kemudian menguatkan perekonomian warga yang dimaksud menjadi subjek reforma agraria, diperlukan strategi penyelenggaraan yang digunakan adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, lalu akuntabel.
Kementerian ATR/BPN sudah mencatatkan beberapa pencapaian pada reforma agraria. Pertama, terkait penyelesaian konflik agraria, telah dilakukan berhasil melakukan redistribusi tanah serta penyelesaian konflik agraria dalam 14.968 bidang atau 24 lokasi prioritas dari kegiatan Reforma Agraria.
Kedua, terkait legalisasi aset, di konteks tanah transmigrasi, sudah tercapai legalisasi melawan 221.823 bidang tanah, juga Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah lama mencapai pendaftaran melawan 32.752.528 bidang tanah.
Sementara pada hal redistribusi tanah pada lahan bekas hak guna usaha, tanah telantar, juga tanah negara lainnya, Kementerian ATR telah lama mencatatkan capaian 2.271.442 bidang tanah. Untuk redistribusi tanah terkait pelepasan kawasan hutan tercapai 784.739 bidang.
Kemudian terkait penataan akses capaiannya tercatat menyentuh bilangan bulat 114.900 kepala keluarga. Penataan Akses sendiri merupakan inisiatif pemberdayaan perekonomian subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR yang mana baru adalah melakukan atau mengejar percepatan reforma agraria sebelum transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024, khususnya persoalan penataan akses.
Mengapa penataan akses menjadi penting? Karena inilah salah satu tujuan sebenarnya dari reforma agraria. Selain melindungi aset masyarakat, reforma agraria juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY tentunya harus mengambil beberapa orang langkah untuk meningkatkan penataan akses di reforma agraria, minimal dengan menggencarkan sosialisasi edukasi untuk warga plus menghimpun serta menjalin kerja identik dengan berbagai lembaga sebagai offtaker pemberdayaan bisnis masyarakat.
Selain itu, seperti yang digunakan dijelaskan di laporan Antaranews, Menteri ATR/Kepala BPN juga harus melakukan pemberantasan mafia tanah yang mana cukup mengakar kuat di sektor agraria.
Keberhasilan Kementerian ATR di menyelesaikan tindakan hukum mafia tanah yang tersebut menimpa artis Nirina Zubir menjadi bukti bahwa kementerian itu memang benar kritis untuk “menggebuk” mafia tanah yang sudah ada meresahkan publik Indonesia selama ini.
Dalam perkara Nirina, Kementerian ATR/BPN yang digunakan dibantu oleh aparat keamanan berhasil merebut kembali empat sertifikat tanah milik Nirina yang telah terjadi hilang dicaplok mafia tanah dan juga memulihkan sertifikat yang disebutkan terhadap pemilik sahnya.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR baru adalah melanjutkan kebijakan “Gebuk MafiaTanah” untuk menolong korban-korban mafia lainnya dengan terus menyosialisasikan layanan pengaduan di dalam Kementerian ATR , berkoordinasi secara lebih tinggi intens dengan aparat keamanan lalu para pemangku kepentingan lainnya, dan juga meningkatkan kekuatan aksi anti korupsi secara internal, hingga ke kantor wilayah dan juga kantor pertanahan dalam daerah-daerah.
Tugas penting lainnya yang digunakan harus dijalankan Menteri ATR/Kepala BPN baru adalah mengawal konstruksi Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) pada Kalimantan Timur, teristimewa di sektor agraria lalu pengadaan lahan.
