Berita.it.com – Inisiatif kerja Calon Presiden – Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mulai digaungkan kendati keduanya belum pasti memenangi pemilihan 2024. Pro – kontra perihal makan siang lalu susu gratis ini menjadi perbincangan berbagai kalangan oleh sebab itu dianggap akan membebani Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
Muncul juga wacana apakah susu gratis yang disebutkan akan segera impor. sebabnya pasokan susu lokal pun terbatas sehingga diprediksi tak dapat memenuhi permintaan inisiatif kerja ini.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai impor susu sapi Indonesia mencapai Simbol Dolar 921 jt atau sekitar Rp14 triliun. Pasokannya didatangkan dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, serta Malaysia.
Sasaran Proyek Makan Siang kemudian Susu Gratis
Dalam kesempatan terpisah, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono menyatakan inisiatif makan siang kemudian susu gratis ini akan dijalankan Prabowo – Gibran segera pasca keduanya dilantik.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga mampu menjangkau sedikitnya 82,9 jt anak Indonesia pada 2029 nanti.
Pernyataan Budisatrio ini sekaligus meluruskan kabar yang dimaksud simpang – siur di tempat masyarakat, yang digunakan menyebutkan bahwa makan siang kemudian susu gratis baru akan dimulai pada 2029. Namun, beliau tak menjabarkan secara rinci sumber – sumber pangan tersebut, termasuk apakah akan menggunakan item lokal atau impor.
“Isu yang digunakan menyebutkan Proyek makan siang kemudian susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tak benar. Rencana ini adalah acara utama Prabowo Gibran juga dengan segera akan dijalankan setelahnya Pak Prabowo kemudian Mas Gibran dilantik sebagai Presiden kemudian Wakil Presiden.” tegas Budisatrio Djiwandono, Hari Jumat (16/2/2024).
Makan Siang juga Susu Gratis Bebani APBN
Isu defisit anggaran sudah ada membayangi kendati acara makan siang dan juga susu gratis ini belum dijalankan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan inisiatif ini masih di tahap kajian untuk mencari nomor pagu indikatif sebagai acuan pagu anggaran yang digunakan tepat.
Nantinya hasil perhitungan serta perundingan akan diberikan pada kementerian atau lembaga yang tersebut sesuai sebagai pedoman pada penyusunan rencana kerja selanjutnya. Hingga sebulan ke depan pengkajian mengenai pagu indikatif masih akan dilaksanakan sampai KPU memutuskan siapa yang dimaksud akan mengawasi pemerintahan di periode mendatang.
Sementara itu, data yang dimaksud diperoleh Suara.com menunjukkan adanya defisit APBN selama 2024, salah satunya oleh sebab itu membengkaknya alokasi bantuan sosial.
Beberapa pengeluaran tambahan yang mana mengakibatkan peningkatan defisit anggaran sebenarnya terpetakan cukup jelas. Salah satunya tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, tambahan BLT tunai sebesar Rp600,000 untuk total 22 jt KPM, sebesar Rp11,25 triliun, bantuan sembako untuk penerima khasiat hingga Juni 2024, sebesar Rp17,5 triliun, juga anggaran tambahan untuk subsidi Pertamina serta PLN guna menjaga harga jual BBM dan juga tarif dasar listrik agar stabil.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
