Berita.it.com – Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka ketika ini unggul sementara di Real Count KPU dengan perolehan kata-kata mencapai 58% per Selasa (20/2/2024).
Jika hasil ini tiada berubah sampai penghitungan resmi selesai kemungkinan besar pemilihan 2024 akan satu putaran juga paslon ini akan menjadi Presiden lalu Wakil Presiden terpilih kemudian memproduksi kabinet baru.
Yang menarik, Prabowo sendiri kemungkinan besar tak akan memasukkan nama Sri Mulyani pada jajaran kabinetnya. Tak hanya saja itu mantan Danjen Kopassus ini juga berencana merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan bahwa chemistry antara Prabowo lalu Sri Mulyani tak pernah sejalan dan juga seirama.
“Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca serta mengamati memang sebenarnya chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (panggilan Sri Mulyani) enggak jalan,” ucapannya untuk media diambil Selasa (20/2/2024).
Meski demikian kata beliau hingga pada waktu ini belum ada pembicaraan resmi terkait susunan menteri kabinet yang tersebut akan siapkan.
“Pasti nanti akan ada pembicaraan kemudian pengaturan berapa yang dimaksud parpol dan juga berapa nonparpol,” jelasnya.
Yang jelas, kata Drajad, Prabowo menginginkan para pembantunya nanti diisi oleh orang-orang yang dimaksud mempunyai misi sebanding pada memajukan Indonesia.
“Pak Prabowo mengungkapkan siapa cuma yang mana ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua langkah presiden yang digunakan dilantik nanti,” katanya.
Tak hanya sekali mengenai itu, Prabowo sendiri juga berencana akan merombak struktur organisasi Kemenkeu sesuai dengan janji kampanye. Salah satunya memisahkan Ditjen Pajak dan juga membentuk lembaga baru bernama Badan Penerimaan Negara.
Janji yang dimaksud terlihat pada Visi Misi Indonesia Maju 2024 yang tersebut dibuat mereka. Setidaknya ada 8 kegiatan yang digunakan akan dibuat pada visi misi mereka bertajuk ‘8 Proyek Hasil Terbaik Cepat’.
Salah satunya kegiatan yang digunakan menarik adalah perihal pembangunan Badan Penerimaan Negara.
“Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Pendapatan Domestik Bruto mencapai 23 persen,” sebut dokumen tersebut.
Oleh akibat itu, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang dimaksud bersumber dari pajak serta bukanlah pajak (PNBP).
“Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret di upaya meningkatkan penerimaan negara dari di negeri,” kata Prabowo-Gibran.
Jika Prabowo-Gibran benar terpilih, kondisi ini akan memproduksi lembaga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terancam bubar oleh sebab itu selama ini urusan penerimaan negara diurus oleh lembaga yang tersebut bernaung di tempat Kementerian Keuangan tersebut.
