JAKARTA – Direktur Eksekutif Nusantara Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi mangkirnya Penjabat (Pj) Pengurus Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi dari pemanggilan Bawaslu NTB. Ia menilai, seharusnya pejabat umum tidaklah mangkir ketika hendak dimintai penjelasan oleh Bawaslu.
“Ya, semestinya kalau dipanggil Bawaslu, ya, hadir, lantaran sebagai pejabat harus memberi contoh. Sebab, hukum itu kan berlaku sama, siapa pun,” kata Ujang terhadap wartawan, hari terakhir pekan (26/4/2024).
Pengamat urusan politik dari Universitas Al-Azhar DKI Jakarta itu menyampaikan pejabat bahkan punya tanggung jawab moral memberi contoh untuk rakyat di menaati aturan seperti memenuhi panggilan Bawaslu. “Apalagi pejabat harus memberi contoh ke masyarakat. Dalam konteks itu, siapa pun yang dipanggil Bawaslu mesti hadir. Itu saja,” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu NTB melayangkan surat panggilan terhadap Lalu Gita untuk dimintai keterang persoalan penampilan alumnus Universitas Brawijaya itu hadir ke acara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Bawaslu NTB telah melayangkan dua kali surat panggilan terhadap Lalu Gita.
Pertama dilayangkan 16 April 2024 kemudian kedua pada Senin, 22 April 2024. “Sudah bersurat untuk memohonkan klarifikasi peluncuran beliau kebijakan pemerintah praktis sampai demonstrasi dikerjakan teman-teman kemarin, sampai per hari itu (Senin),” kata Anggota Bawaslu NTB Umar Ahmad Seth, Selasa (23/4/2024).
Kehadiran Gita di jadwal Partai Golkar itu menuai sorotan. Sebab Gita hadir mengenakan pakaian dengan warna kuning, atau warna kebesaran Golkar.
Bawaslu NTB mengkaji tindakan itu sepatutnya tidak ada dilakukan. Karena kehadirannya pada partai bukan ada kaitannya dengan jabatan sebagai Pj gubernur.
“Kami mau tanya, umum menyoroti aktivitas yang dimaksud dikerjakan Pj, kita akan melakukan itu. Kalau tidak ada hadir, kami akan bikin telaahnya berdasarkan berita-berita,” ujarnya.
Artikel ini disadur dari Pj Gubernur NTB Mangkir Panggilan Bawaslu, Pengamat: Siapa Pun Dipanggil Mesti Hadir
