Berita.it.com – JAKARTA – Kementerian Energi lalu Informan Daya Mineral (ESDM) mengaku telah lama menerima 883 permohonan Rencana Kerja kemudian Anggaran Biaya (RKAB) untuk komoditas batu bara .
Plt Dirjen Minerba Bambang Suswantono menyatakan dari total tersebut, hanya saja 587 RKAB yang tersebut disetujui sementara 121 ditolak kemudian 100 lainnya dikembalikan dengan revisi
“Total RKAB batu bara yang dimaksud diajukan tahun ini mencapai 883 permohonan, yang digunakan disetujui sebanyak 587, ditolak 121, dikembalikan 100, sedangkan yang masih menjadi tersisa 75,” jelas Bambang ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Bambang mengatakan, permohonan RKAB yang tersebut ditolak itu juga dilandasi oleh berbagai hal. Sebanyak 8 pengajuan ditolak sebab masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) sudah ada habis, sedangkan 75 sebab isu penerimaan negara bukanlah pajak (PNBN) alias setoran royalti yang bukan sesuai.
Lalu, sebanyak 4 ditolak sebab isu studi kelayakan lalu analisis dampak lingkungan (amdal), 13 sebab persoalan data MODI, 8 oleh sebab itu isu keuangan, 11 akibat isu PPM, sedangkan 2 lainnya oleh sebab itu hambatan teknis yang tidak ada diperinci.
Bambang menyebutkan, untuk 2024, jumlah agregat tonase dari RKAB batu bara yang disetujui sebesar 922,14 jt ton, 2025 sebesar 917,16 jt ton, juga 2026 sebesar 902,97 jt ton.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan akan menunda penerbitan izin RKAB bagi perusahaan tambang batu bara apabila tak kunjung membayar royalti.
Royalti yang dimaksud merujuk pada kewajiban pembayaran PNBP yang dimaksud telah dilakukan diatur di Peraturan otoritas No. 26/2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. “Sanksinya macet,” tegas Arifin beberapa waktu lalu.
Arifin mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah di menagih royalti batu bara yang dimaksud berkutat pada isu manajemen perusahaan yang digunakan sulit ditemui.
“Ini masalahnya, antara lain manajemen di dalam kantornya masing-masing, benar enggak? Jangan-jangan mungkin saja di tempat ruko dijaga 1 atau 2 orang pegawai, nggak ngerti. Atau pemiliknya ke luar negeri, masak 5 atau 10 jt nggak mau bayar jadi seperti gitu,” jelas Arifin.
