JAKARTA – PDIP memohonkan untuk Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghilangkan pendapat Partai Solidaritas Negara Indonesia (PSI) lalu juga Partai Demokrat pada pemilihan Anggota DPRD Papua Tengah.
Kuasa Hukum PDIP, Wiradarma Harefa mengajukan permohonan agar MK membatalkan langkah KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi juga Kabupaten/Kota secara nasional pada Pemilihan Umum 2024 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah V Wilayah Mimika, DPRD Daerah Puncak Dapil II, III, juga IV, juga DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah III Wilayah Puncak.
“Menetapkan perolehan ucapan yang benar berdasarkan pemohon untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, lalu DPRD Kabupaten/Kota di dalam beberapa dapil sebagai berikut, perolehan ucapan pemohon parpol calon anggota DPR lalu DPRD ke Provinsi Papua Tengah, perolehan kata-kata pemohon untuk Dapil Papua Tengah V perolehan suaranya D.Hasil distrik kecamatan 4.042 suara, D.Hasil kabupaten/kota 4.042 suara, Partai Nasdem D.Hasil kecamatan 1.357, D.hasil kabupaten/kota 1.357,” ujar Wiradarma pada ruang sidang panel III Gedung MK, Jakarta, Hari Senin (29/4/2024).
Selanjutnya, di petitum lainnya, PDIP memohon menghilangkan kata-kata PSI lalu Demokrat pada tingkat kecamatan juga provinsi.
“Menetapkan PSI perolehan pengumuman d.hasil distrik kecamatan 0, perolehan pengumuman d.hasil provinsi 0,” tegasnya.
“Menetapkan Partai demokrat perolehan pernyataan d.hasil distrik kecamatan 0, perolehan pendapat d.hasil provinsi 0, memerintahkan pada KPU untuk melakukan putusan ini. Apabila MK berpendapat lain mohon putusan yang dimaksud seadil-adilnya,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari PDIP Minta Suara Perolehan Suara Pileg PSI dan Demokrat di Papua Tengah Jadi 0
