Berita.it.com – JAKARTA – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (21/3/2024) mengadopsi resolusi global pertama tentang kecerdasan buatan (AI). Resolusi ini menyerukan negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga data pribadi, dan juga memantau risiko pemakaian AI.
Resolusi yang tidak ada bersifat mengikat yang dimaksud diusulkan oleh Amerika Serikat lalu disponsori bersatu oleh China beserta 122 negara lain. Awalnya, membutuhkan waktu tiga bulan untuk dinegosiasikan bersatu anggota PBB lainnya hingga perundingan substansi. Intinya, resolusi ini menganjurkan penguatan kebijakan privasi .
“Hari ini, semua 193 anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama berbicara dengan satu suara, juga bersama-sama memilih untuk mengatur kecerdasan buatan daripada membiarkannya mengatur kita,” kata Duta Besar Negeri Paman Sam untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Alarabiya melansir, Hari Jumat (22/3/2024), resolusi ini menjadi hal terbaru dari sejumlah inisiatif – beberapa di tempat antaranya tidak ada mempunyai kekuatan nyata untuk membentuk pengembangan AI. Di sedang perasaan khawatir Artificial Intelligence dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, mengupayakan penipuan, atau menyebabkan hilangnya pekerjaan secara drastis, di dalam antara bahaya lainnya.
“Perancangan, pengembangan, penyebaran, serta penyelenggaraan sistem kecerdasan buatan yang mana bukan tepat atau jahat mengakibatkan risiko yang digunakan dapat merusak kekuatan perlindungan, promosi, dan juga penegakan hak asasi manusia lalu kebebasan fundamental,” bunyi resolusi tersebut.
Pada November 2023, pihak pemerintah AS, Inggris, serta lebih besar dari selusin negara lainnya meluncurkan perjanjian internasional terperinci pertama tentang cara menjaga keamanan kecerdasan buatan dari aktor jahat, memacu perusahaan untuk menciptakan sistem Artificial Intelligence yang digunakan aman sejak awal.
Eropa berada dalam depan Amerika Serikat, dengan legislator Uni Eropa mengadopsi kesepakatan sementara bulan ini untuk mengawasi teknologi tersebut. Pemerintahan Biden sudah pernah mendesak legislator untuk regulasi AI, tetapi Kongres Negeri Paman Sam yang mana terpolarisasi tak menghasilkan berbagai kemajuan.
Sementara itu, Gedung Putih berupaya mengempiskan risiko Artificial Intelligence terhadap konsumen, pekerja, kemudian kelompok minoritas sambil meningkatkan keamanan nasional dengan perintah eksekutif baru pada bulan Oktober 2023.
Para pejabat yang dimaksud mengakui adanya banyak diskusi terlibat dengan China, Rusia, Kuba, negara-negara lain yang dimaksud kerap bukan sejalan pada perspektif ini. “Kami percaya resolusi ini mencapai keseimbangan yang mana tepat antara memajukan pembangunan, sambil terus melindungi hak asasi manusia,” kata salah satu pejabat.
Sama seperti pemerintah di area seluruh dunia, pejabat China serta Rusia dengan penuh semangat mengeksplorasi pemanfaatan alat Teknologi AI untuk berbagai keperluan. Bulan lalu, Microsoft menyatakan telah lama menangkap peretas dari kedua negara menggunakan perangkat lunak Perusahaan AI Terbuka yang didukung Microsoft untuk mengasah keterampilan mata-mata mereka.
