Berita.it.com – JAKARTA – Hilirisasi menjadi salah satu upaya pemerintah guna mendongkrak nilai tambah di tempat di negeri. Seperti halnya dalam sektor tambang, pengembangan lebih lanjut dalam sektor migas ternyata juga menawarkan kegunaan dunia usaha luar biasa bagi Indonesia.
Terungkap di catatan ReforMiner Institute, pengembangan lebih lanjut lalu keberadaan lapangan usaha kilang migas tercatat sudah memberikan kegunaan kegiatan ekonomi dan juga menjadi motor penggerak utama sejak awal pelaksanaan perkembangan pada Indonesia. Keberadaan kilang migas menjadi salah satu alasan pemerintah dapat memberlakukan kebijakan unsur bakar minyak (BBM) bersubsidi yang lantas menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi.
“Berdasarkan data dan juga informasi, penyelenggaraan pengembangan lebih lanjut migas yang mana akan dilaksanakan untuk tahun 2025-2040 ditargetkan akan mendatangkan total penanaman modal sekitar Rp1.053 triliun, yang digunakan terdistribusi melawan Rp314,71 triliun untuk proses pengolahan lebih lanjut minyak bumi kemudian Rp771,70 triliun untuk pengembangan lebih lanjut gas bumi,” papar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi di catatan tersebut, diambil Rabu (13/3/2024).
Hilirisasi migas yang akan dilaksanakan pada 2025-2040 tersebut, beberb dia, diproyeksikan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor moneter Indonesia lalu stabilitas nilai tukar rupiah. “Pelaksanaan pengembangan lebih lanjut migas diproyeksi akan menghemat pengaplikasian devisa impor sekitar USD73,30 miliar atau setara dengan Rp1.134 triliun,” tuturnya.
Salah satu bentuk pengembangan lebih lanjut migas adalah bidang kilang. Menurut Komaidi, sampai pada waktu ini lapangan usaha kilang migas masih berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, jelas dia, bidang kilang migas memiliki keterkaitan dengan sekitar 93 sektor dunia usaha pendukung sebagai pemasok input kemudian dengan 183 sektor sektor ekonomi pengguna yang mana menggunakan hasil produksi dari bidang kilang.
Peran penting sektor kilang juga terlihat dari alokasi hasil produksi. Sekitar 67,25 % output bidang kilang dialokasikan sebagai input atau komponen baku untuk sekitar 183 sektor dunia usaha penggunanya. Sementara sekitar 32,75 % output sektor kilang dialokasikan untuk memenuhi permintaan akhir atau konsumsi yang bukan terkait dengan proses produksi.
Berdasarkan analisis model Input-Output (IO), jelas Komaidi, sektor kilang memiliki total nilai efek pengganda (multiplier effect) kegiatan ekonomi dari keterkaitan dengan sektor pendukung serta penggunanya sebesar 9,1604. “Artinya, apabila terdapat tambahan pembangunan ekonomi sebesar Rp1 triliun pada bidang kilang, total faedah perekonomian yang dimaksud berpotensi dapat tercipta pada seluruh struktur perekonomian
Indonesia adalah sekitar Rp9,16 triliun,” tandasnya.
Dia menambahkan, analisis model IO juga menemukan bahwa sektor kilang migas miliki keterkaitan dengan sebagian besar pembentukan komoditas domestik bruto (PDB) Indonesia. Bidang pendukung lapangan usaha kilang tercatat terkait dengan sekitar 67,48% pembentukan PDB, sedangkan sektor pengguna lapangan usaha kilang terkait dengan sekitar 99,71% pembentukan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Hilirisasi serta prospek usaha lapangan usaha kilang migas pun diproyeksikan masih cukup baik lalu besar. Hal itu terkait dengan kondisi pada waktu ini di tempat mana sekitar 70% keinginan petrokimia serta 32% permintaan BBM Indonesia, masih dipenuhi dari impor.
Komaidi menambahkan, proses lanjut migas juga berpotensi memberikan faedah positif terhadap kinerja keuangan Pertamina dan juga keuangan negara. Informasi menunjukkan, pendapatan segmen kilang serta petrokimia Pertamina pada tahun 2022 dilaporkan sekitar Rp572 triliun. Sementara, partisipasi segmen kilang kemudian petrokimia Pertamina terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak (PPh 22 Impor, PPN & PPnBM, Bea serta Cukai, kemudian Pajak Daerah) pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp49,72 triliun.
Mengingat besarnya khasiat perekonomian pengembangan lebih lanjut tersebut, Komaidi menggerakkan pemerintah untuk merumuskan dukungan kebijakan yang mana optimal untuk pengembangan lapangan usaha kilang di dalam Indonesia. “Untuk itu, kebijakan pengembangan kilang pada negara-negara lain seperti melalui pemberian insentif penanaman modal juga perpajakan, atau bahkan berperan dengan segera sebagai pelaksana di pembangunan kilang, kiranya dapat dipertimbangkan untuk diadopsi,” tandasnya.
