Berita.it.com – JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menerbitkan pengumuman menanggapi netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tempat Pilpres 2024 yang dimaksud diragukan di sidang Komite HAM dalam Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa sidang Komite HAM PBB yang disebutkan bersifat dialog interaktif, sehingga tiada mempunyai wewenang untuk mengadili pelaksanaan HAM di dalam antara negara-negara pihak.
“Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan juga Politik (ICCPR) adalah rapat rutin yang dimaksud sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak, antara lain guna mengidentifikasi keperluan peningkatan kapasitas, tidak untuk mengadili pelaksanaan HAM dalam antara negara-negara pihak,” kata Lalu pada keterangannya, Hari Senin (18/3/2024).
Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa Komite HAM beranggotakan 18 ahli independen yang tersebut dipilih melalui pemungutan kata-kata dalam PBB dan juga bukan mewakili pemerintah maupun badan PBB tertentu. Sehingga diperkenalkan Indonesia ke Komite HAM PBB bersifat sukarela lalu diapresiasi oleh ke 18 negara tersebut.
“Kehadiran negara pihak di konferensi yang dimaksud bersifat sukarela, sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan kovenan hak sipil lalu kebijakan pemerintah secara umum, presentasi, dan juga penampilan Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB,” kata dia.
Adapun pertanyaan yang dimaksud tiada terjawab dikarenakan banyaknya pertanyaan juga keterbatasan waktu. Hal itu menurutnya kerap terjadi pada dialog interaktif di area berbagai kesempatan.
“Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal juga beberapa pertanyaan lain, memang benar tidak ada sempat ditanggapi oleh sebab itu pertanyaan cukup berbagai kemudian waktu tidaklah memungkinkan. Situasi yang dimaksud banyak terjadi pada dialog interaktif seperti ini,” pungkasnya.
