Netralitas Joko Widodo Dipertanyakan di dalam Sidang PBB, Chico Hakim: Cerminan Citra Jokowi di area Mata Planet
Berita.it.com – JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menerbitkan pengumuman menanggapi netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 yang tersebut diragukan pada sidang Komite HAM di tempat Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Menurut Chico, hal yang disebutkan menjadi cerminan citra Jokowi pada masa kini di tempat mata dunia.
“Ini menjadi cerminan citra Jokowi sekarang pada mata dunia. Jokowi yang tersebut bertahun-tahun dipuja puji sebagai pemimpin yang tersebut demokratis, sederhana, juga keluarganya yang digunakan tiada berpolitik semata-mata jadi tukang jualan makanan, akhirnya sekarang dianggap terbalik dari citra yang mana dibangunnya,” kata Chico terhadap SINDOnews, Hari Sabtu (16/3/2024).
Dia menambahkan, sekalipun tidaklah ada implikasi penting untuk sekarang dari singgungan yang disebutkan di tempat sidang Komite HAM, namun pada waktu ke depan bila indeks demokrasi Indonesia semakin menurun, akan memperlemah daya tawar Indonesia terkait HAM di forum forum PBB atau internasional lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi sorotan di sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di dalam Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Jokowi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka di area Pilpres 2024.
Dalam persidangan, para anggota komite HAM PBB akan mengeksplorasi isu HAM terbaru pada sebagian negara. Ndiaye pada waktu itu mempertanyakan terkait jaminan hak kebijakan pemerintah untuk warga negara Indonesia (WNI) pada pemilihan raya 2024.
Dia bahkan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai partisipan Pilpres 2024. Sebab aturan persyaratan usia kontestan pilpres diubah MK.
“Kampanye dilakukan setelahnya putusan di dalam menit akhir yang dimaksud mengubah aturan pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk terlibat pada pencalonan,” ujar Ndiaye di sidang yang dimaksud ditayangkan di area website UN Web TV.
Dia juga mempertanyakan, perihal langkah apa yang mana harus dilaksanakan agar pejabat negara tidaklah terlibat atau cawe-cawe pada pesta demokrasi lima tahunan sekali pada Indonesia itu. “Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk menegaskan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak dapat memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu,” katanya.
Dia juga mempertanyakan, apakah pemerintah Indonesia sudah menyelidiki dugaan intervensi pada pemilihan 2024. Namun yang tersebut disayangkan, perwakilan Indonesia di forum itu tak menjawab pertanyaan Ndiaye. Delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan lain.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, juga OCB Independen Roy Suryo sangat menyayangkan sikap delegasi Indonesia yang tak menjawab pertanyaan itu. Menurutnya, kesempatan itu mampu dijawab secara tegas agar meluruskan dinamika urusan politik yang digunakan ada di dalam Indonesia.
“Sangat disayangkan, padahal sebenarnya peluang yang disebutkan dapat digunakan untuk menjawab berbagai kabar miring tentang pemilihan raya 2024 di area Indonesia yang tersebut sarat dengan pelanggaran etika, moral bahkan kecurangan-kecurangan yang mana sudah ada bersifat TSM di dalam berbagai sektor sekarang ini,” kata Roy pada keterangannya.
