Berita.it.com – JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, kemudian Ketenteraman (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengungkapkan sengketa di tempat Laut China Selatan (LCS) masih terus berlangsung kemudian belum menemui titik terang.
Hal itu dikarenakan Republik Rakyat China (RRC) terus melakukan penghalauan kapal nelayan yang mana menangkap ikan di tempat LCS kemudian langkah yang disebutkan mendapatkan mengecam dari negara tetangga Indonesia yakni Filipina.
Padahal, klaim menghadapi LCS dari RRC telah ditolak Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) oleh sebab itu tiada memiliki landasan hukum internasional.
“Namun RRC menolak putusan tersebut, RRC berargumen bahwa putusan tak sah. Melanggar Unclos 1982 (Konvensi PBB tentang hukum laut) kemudian hak berdaulat RRC dalam LCS,” ujar Hadi pada webinar yang bertajuk ‘Menjaga Kedaulatan juga Mencari Kawan di area Laut China Selatan’, Selasa (19/3/2024).
“Hal ini mengakibatkan sampai pada waktu ini sengketa belum menemui menemui titik terang,” sambung Hadi.
Hadi melanjutkan pihaknya telah lama mencatat seringnya terjadi insiden pada wilayah LCS, yang digunakan mana apabila tiada dikelola dengan baik akan dapat memicu konflik terbuka insiden saling tabrak antara kapal-kapal RRC kemudian Filipina.
“Penggunaan laser serta water canon ataupun blokade akses nelayan mengancam stabilitas juga perdamaian di tempat LCS,” tandasnya.
Baru-baru ini, di area tahun 2023 lalu RRC kembali secara unilateral mengeluarkan peta baru menambahkan satu garis putus-putus menjadi 10 dash line, yang dimaksud mengklaim seluruh wilayah LCS.
“Di beberapa bagian, garis putus-putus yang disebutkan bahkan tumpang tindih dengan wilayah ZEE kita di dalam Laut Natuna Utara. Peta RRC ini mengundang berunjuk rasa keras dari berbagai negara termasuk Indonesia,” pungkasnya.
