JAKARTA – Perlembagaan demokrasi ke Indonesi masih sejumlah membutuhkan evaluasi. Selama ini masyarakat terlalu fokus dengan personifikasi kepemimpinan lalu didukung perilaku politisi yang tersebut mengenyampingkan demokrasi sehat.
“Kalau demokrasi itu seperti sekarang strukturnya, kemudian pelaku-pelakunya, behaviornya, maka pada periode mendatang dapat terjerumus kembali ke di kemunduran,” ujar Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini di pengantar diskusi yang mana diselenggarakan Universitas Paramadina juga LP3ES berjudul “Masa Depan Demokrasi Negara Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru” secara virtual, Hari Minggu (21/4/2024).
Alasan mengapa demokrasi Indonesi dianggap mengalami kemunduran, salah satunya lobi-lobi kebijakan pemerintah yang tersebut belakangan telah lama berjalan untuk pemerintahan mendatang.
“Dan semuanya akan bergabung pemerintah. Berarti perilaku para politisi dan juga partai-partai itu tak mempunyai satu kecerahan pada di pikirannya untuk memulai pembangunan demokrasi sehat,” ungkapnya.
“Jadi opisisi itu dianggap tiada penting. Check and balance dianggap tidaklah penting,” tambahnya.
Tidak semata-mata faktor perilaku politisi serta parpol, keterpurukan demokrasi Indonesia juga dipengaruhi faktor masyarakat yang dimaksud terlalu percaya untuk orang manusia yang mana memimpin.
“Jadi selama 10 tahun itu percaya untuk pendatang namun tertipu semua. Karena itu, ke depan kita harus merancang sistem tidak behavior dari satu orang,” kata Didik.
“Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, akibat itu sekarang dikenal bukanlah rule of law, tapi rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidaklah melanggar, lantaran mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi umum yang digunakan berubah jadi pendorong kegagalan demokrasi,” ujarnya.
Didik memandang orang-orang hingga kelompok yang digunakan ingin merancang demokrasi lebih lanjut baik lalu rasional justru sulit bahkan bukan mendapatkan pengumuman dan juga tempat.
“Jadi inilah yang menyokong kegagalan demokrasi. Sementara kelompok intelektual yang dimaksud ingin merancang demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, itu bukan mendapat ucapan serta tempat,” katanya.
Artikel ini disadur dari Meneropong Demokrasi Indonesia Periode Mendatang, Prof Didik: Semakin Mundur
