Berita.it.com – JAKARTA – Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang atau UU Cipta Kerja menyelenggarakan workshop bersatu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ( IWAPI ) di dalam Jakarta, beberapa waktu lalu. Workshop kali ini mengangkat tema “Hubungan Perempuan Pengusaha juga Tenaga Kerja yang digunakan Inklusif serta Berkeadilan” yang mana bertepatan dengan peringatan serius Hari Perempuan Internasional.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa menjelaskan, bahwa kompetisi workshop ini adalah sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dari sisi sektor ekonomi sehingga dapat menjadi perempuan berdaya dan juga mandiri.
“Kolaborasi dengan IWAPI tidaklah belaka kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan di lensa ekonomi,” ungkap Tina di pertemuan sambutannya.
Lebih lanjut Tina menyatakan bahwa tujuan workshop kali ini bukan hanya sekali sosialisasi terkait pembuatan NIB ataupun SPP-IRT, tetapi bagaimana hubungan ketenagakerjaan secara mudah sehingga IWAPI sebagai pelaku bidang usaha dapat memahami isu-isu yang tersebut perlu ditangani harus seperti apa pendekatannya berdasarkan UU yang dimaksud berlaku.
“IWAPI sebagai pelaku bidang usaha mempunyai peran untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga aturan terkait ketenagakerjaan perlu kami sampaikan,” jelas Tina.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Pokja Sinkronisasi Fakta lalu Informasi, I Ktut Hadi Priatna menegaskan, bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI, baik di konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berupaya untuk menyempurnakan PP 5/2021.
“Ke depannya, banyak hal yang digunakan perlu disinergikan antara pemerintah serta IWAPI untuk menggerakkan Indonesia yang tersebut semakin maju serta bersahabat dengan para pengusaha,” ungkap Ktut.
Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi menyampaikan, di sambutannya bahwa para pelaku perniagaan perempuan yang tersebut tergabung di tempat IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja juga pelaku usaha.
