Berita.it.com – Negara Vietnam sedang menghadapi skandal perbankan terbesar di dalam Asia Tenggara.
Negara yang disebutkan mengungkap dugaan penggelapan dana senilai US$ 12,4 miliar atau setara Mata Uang Rupiah 192,25 triliun (kurs Simbol Rupiah 15.504) oleh pengembang real estate, Truong My Lan.
Ketua Umum Hidupkan Komunitas Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mewanti-wanti pemerintah maupun otoritas perbankan di tempat Indonesia agar memitigasi jangan sampai perkara yang dimaksud menjalar ke Indonesia.
Apalagi, skandal keuangan pada Vietnam ini mirip dengan kejahatan keuangan yang mana pernah menimpa Indonesia pada masa transisi kekuasaan era reformasi 1998.
Saat itu, Indonesia diguncang oleh skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta skandal Obligasi Rekap BLBI.
“Saya terus mendesak pemerintah agar menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini adalah anggaran yang tidaklah produktif juga membebani APBN kita, tetapi tidak ada digubris. Padahal, pembayaran bunga obligasi ini menghasilkan APBN tidaklah sehat,” kata Hardjuno ditulis Rabu (6/3/2024).
Hardjuno yang tersebut pada masa kini sedang merampungkan disertasi dengan judul “Prinsip Kepastian Hukum Pada Akselerasi Reformasi Hukum Terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)” mensinyalir penipuan skala besar yang digunakan merugikan keuangan negara di dalam Vietnam tersebut, diduga menggunakan ribuan “perusahaan hantu” untuk melaksanakan kegiatan ilegal.
Menurut Hardjuno, hal yang dimaksud seringkali merupakan modus operandi di persoalan hukum penipuan keuangan, di dalam mana pelaku menciptakan entitas industri palsu atau tak sah untuk menyembunyikan jejak keuangannya.
“Di Indonesia, praktik ini juga terjadi di tempat BLBI. Banyak perusahaan bodong mendapat kucuran dana atau perusahaan bodong diagunkan. Setelah perusahaan dijual bahkan nilainya tak sampai sepersepuluh dari BLBI yang dikucurkan,” kata Hardjuno.
Selasa 5 Maret 2024, pengadilan Vietnam mulai menyidangkan perkara penipuan keuangan bernilai 12 miliar dolar AS, atau Mata Uang Rupiah 189 triliun, menghadapkan 90 terperiksa dengan beberapa terancam hukuman mati.
Di Vietnam, Truong My Lan diduga memberikan suap untuk pejabat pemerintah untuk memperkuat kegiatannya.
Menurutnya, praktik suap ini juga merupakan permasalahan penting di tempat Indonesia, khususnya di perkara korupsi yang dimaksud melibatkan pejabat tinggi atau eksekutif perusahaan yang mana mencoba memuluskan jalannya pada industri ilegal.
Dalam tindakan hukum Truong My Lan juga terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perbankan.
Menurut Hardjuno, hal yang dimaksud sejenis persis dengan pengucuran BLBI yang kemudian ditambah dengan pemberian obligasi rekap sebagai siasat menyehatkan neraca perbankan.
“Di skandal obligasi rekap yang dimaksud diduga merugikan negara hingga 18 ribu triliun rupiah pada hari ini mengangkangi aturan perbankan dikarenakan bank yang dimaksud memegang obligasi rekap dijual diskon untuk yang tersebut diduga pemilik lama. Sehingga, negara harus terus membayar bunga rekap sampai sekarang pada bank-bank tersebut,” papar Hardjuno yang tersebut pada saat ini menempuh Inisiatif Doktor Proyek Studi Hukum serta Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.
Hardjuno memberi apresiasi terhadap pemerintah Vietnam yang mana telah lama memperlihatkan keberanian untuk menghukum pelaku kejahatan keuangan.
Sementara di area Indonesia sampai hari ini masih berkutat dengan pengembalian Rupiah 110 triliun nilai BLBI pada 1998 yang mana jikalau dikurskan pada hari ini sebenarnya telah ribuan triliun.
“Ngejar Mata Uang Rupiah 110 triliun belaka setengah berakhir susahnya. Apalagi menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap yang merugikan negara setahun Mata Uang Rupiah 50-60 triliun,” tandas Hardjuno.
