Berita.it.com – Teddy Indra Wijaya, yang tersebut dikenal sebagai ajudan Prabowo Subianto juga kerap dipanggil Mayor Teddy, mendadak menjadi topik perbincangan ketika Pemilihan Umum 2024. Salah satu yang dimaksud menarik perhatian belakangan ini adalah biaya jam tangan yang dimaksud dipakai oleh Mayor Teddy.
Perhatian terhadap jam tangan yang disebutkan tergambar di sebuah video yang digunakan diunggah oleh akun TikTok @ratykp beberapa waktu yang tersebut lalu. Akun yang disebutkan memperlihatkan merek jam tangan yang dimaksud dipakai oleh Mayor Teddy.
“Udah ya, jangan pada tantrum lagi” tulis caption unggahan akun yang dimaksud menjawab rasa penasaran netizen yang penasaran dengan brand jam tangan Mayor Teddy.
Mayor Teddy Indra Wijaya beberapa kali terlihat mengenakan jam tangan berwarna hitam pada pergelangan tangan kanannya. Menurut informasi yang mana diberikan oleh akun TikTok tersebut, jam tangan yang tersebut dikenakan adalah Casio G-Shock GD-350-IBDR.
Menurut laman resmi Casio, jam tangan digital ini didesain khusus dengan warna yang mana gelap lalu mempunyai beragam ciri pintar untuk memenuhi keperluan penggunanya.
Jam tangan Casio G-Shock GD-350-IBDR ini dilengkapi dengan timer yang mana tersedia di dalam bodinya. Timer yang dimaksud dapat memberikan notifikasi dalam bentuk getaran, suara, lalu flash LED yang digunakan dapat disesuaikan.
Selain itu, jam tangan ini juga mempunyai peredam kejutan dalam bagian belakang, memberikan efek getaran yang tersebut nyaman bagi penggunanya.
Keunggulan lainnya, jam tangan ini tahan air lalu dapat digunakan hingga kedalaman 200 meter. Beberapa ciri tambahannya meliputi world clock, stopwatch, alarm, flash alert, lampu, kalender, kemudian display baterai.
Menurut informasi yang dimaksud tercantum di dalam laman Casio, jam tangan yang dikenakan oleh Mayor Teddy ini dijual dengan nilai 130 dolar Negeri Paman Sam atau sekitar Mata Uang Rupiah 2 jutaan. Tersedia pilihan warna yang dimaksud beragam sesuai dengan selera pengguna.
Hal ini kemudian menyebabkan berbagai orang juga penasaran dengan penghasilan yang digunakan ia terima.
Aturan mengenai penggajian bagi anggota TNI dijelaskan di Peraturan pemerintahan (PP) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Mayor adalah pangkat di dalam tingkat menengah pada struktur kemiliteran (golongan IV) yang digunakan berada di tempat menghadapi Kapten lalu pada bawah Letnan Kolonel. Biasanya, Mayor bertugas sebagai komandan.
Sebagai anggota TNI dengan pangkat Perwira Menengah Golongan IV, Mayor Teddy menerima penghasilan sekitar Rp3.240.108 hingga Rp5.324.508 per bulan. Angka yang dimaksud belum termasuk tunjangan yang tersebut diterima Mayor Teddy.
Selain penghasilan pokok, prajurit TNI juga berhak berhadapan dengan berbagai tunjangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Defense (Permenhan) No. 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tentara Nasional Indonesia di dalam Lingkungan Kemenhan serta TNI.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Permenhan tersebut, Mayor Teddy berpotensi mendapatkan beberapa jenis tunjangan, antara lain:
Tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari penghasilan pokok.
Tunjangan anak sebesar 2 persen dari penghasilan pokok untuk setiap anak prajurit TNI (maksimal 3 anak) yang tersebut belum menikah atau belum memiliki penghasilan pribadi, dengan usia maksimal 21 tahun atau dapat diperpanjang hingga usia 25 tahun jikalau masih bersekolah.
Tunjangan pangan atau beras sebanyak 18 kilogram atau 10 kilogram per orang untuk keluarga TNI yang berhak.
Uang lauk pauk berdasarkan jumlah total hari kalender.
Tunjangan umum untuk prajurit yang digunakan tiada menerima tunjangan jabatan fungsional atau setara.
Tunjangan jabatan fungsional/struktural.
Tunjangan yang setara dengan tunjangan jabatan.
Tunjangan khusus Provinsi Papua.
Tunjangan pengabdian dalam wilayah terpencil.
Tunjangan khusus untuk Korps Wanita TNI.
Tunjangan Bintara Pembina Desa.
Tunjangan untuk operasi pengamanan wilayah perbatasan dan juga pulau-pulau terluar.
Tunjangan kompensasi kerja atau risiko.
Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 21.
