Berita.it.com – Wakil Calon Presiden (Cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD mengungkapkan beberapa temuan timnya terkait bantuan sosial (bansos).
Namun, kata dia, dugaan pelanggaran yang dimaksud bukan akan menjadi bukti yang tersebut akan dibawa ke Makamah Konstitusi (MK). Hal yang dimaksud disampaikan Mahfud MD ketika berincang dalam acara yang dipandu Bachtiar Nasir.
“Kalau bansos itu sementara temuan kami, itu tiada akan jadi bukti ke MK. Itu akan jadi bukti nanti dalam angket,” ucapannya diambil dari kanal YouTube Bachtiar Nasir pada Kamis (7/3/2024).
Baca Juga:
- Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat sekali ‘Mas Wapres’ untuk Rencana Hilirisasi?
- Anies Baswedan Berpeluang Maju dalam Pilgub Jabar, Jika pada DKI Jakarta Terlaksana Kondisi Ini
- Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga
Dia menyampaikan, timnya sudah pernah menemukan pelanggaran pada pelaksanaan bansos. Misalnya, pada penyelenggaraan anggaran bansos yang tersebut di undang-undang seharusnya telah selesai pada November 2023.
“Bansos itu menurut undang-undang APBN berakhir November 2023 tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN kan pelanggaran,” katanya.
Mahfud MD juga menyoroti pemakaian bansos yang digunakan secara tiba-tiba dinaikkan dan juga dibayarkan pada Januari-Februari 2024. Padahal, undang-undangnya telah disahkan pada Oktober 2023.
“Harusnya mengantisipasi inovasi APBN (berikutnya). Tapi dipaksakan dinaikkan lalu dibagi. Di situ pelanggaran terhadap undang-undang,” katanya.
Akan tetapi, untuk tindakan hukum bansos ini jenis pelanggaran undang-undang yang tersebut tiada bisa saja dibawa ke ranah pemilu. Karena itu, akan menjadi salah satu substansi pada hak angket DPR RI.
Soal apakah hak angket akan berhasil, tergantung identik partai urusan politik (parpol). “Kalau sebagian parpol menyatakan tidak, ya tiada akan terjadi,” katanya.
