Berita.it.com – Kantor Kementerian PUPR pada IKN telah mulai digarap, usai dipastikan oleh Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga.
“Sudah tahap pembersihan lahan atau clearing and grubbing, kontraknya sudah ada dua bulan lalu,” ujar Danis, Hari Senin (26/2/2024)..
Kantor Kementerian PUPR yang digunakan sedang dibangun di area Ibu Pusat Kota Negara (IKN) memiliki dua bagian, yaitu wing 1 lalu wing 2. Dengan demikian, ada dua paket kontrak yang mana terlibat, di dalam mana nilai paket kontrak untuk wing 2 mencapai Rp1,3 triliun, sedangkan untuk wing 1 sebesar Rp640 miliar.
Proyek perkembangan kantor Kementerian PUPR yang dimaksud dijadwalkan akan selesai secara bertahap pada bulan Agustus juga Desember tahun ini.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Rencana Induk IKN yang digunakan diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Pusat Kota Negara, tahap awal implementasi penyelenggaraan IKN pada periode 2022-2024 dibagi menjadi tiga arah kerja utama, yaitu konstruksi perkotaan, penyelenggaraan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi.
Arah kerja penyelenggaraan perkotaan melibatkan kegiatan yang digunakan terkait dengan perencanaan tata kota serta relokasi pemerintahan. Pada periode 2022-2023, rencananya akan dijalankan konstruksi tahap awal dalam sebagian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada tahap 1A Sub-BWP I.
Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri serta BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, dan juga sarana akmamin akan disediakan untuk memperkuat proses pembuatan kemudian tahap awal pemindahan.
Pada awal tahun 2023, awal tahun 2024, hingga tahun 2025 kemudian selanjutnya, konstruksi prasarana litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, sarana kesehatan, dan juga rumah sakit internasional akan dimulai.
Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan juga BIN di dalam tahun 2023 (relokasi pelopor) serta relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, juga ASN akan diadakan pada awal tahun 2024.
Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. didominasi oleh pekerja pembangunan juga pertahanan keamanan, khususnya pada Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (KIKN).
