Berita.it.com – Film dokumenter bertajuk Dirty Vote yang tersebut tayang perdana hari ini, Hari Minggu (11/2/2024) menuai sorotan beberapa jumlah pihak, diantaranya dari pasukan TKN Prabowo Gibran.
Dalam jumpa pers yang tersebut diselenggarakan di area Industri Media Center Prabowo Gibran di dalam Jakarta, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habiburokhman menuding film Dirty Vote berisi fitnah.
Ia meragukan kebenaran yang dimaksud diungkap beberapa jumlah pakar hukum yang mana termuat dalam film Dirty Vote tersebut.
Lebih lanjut Habiburokhman juga tak yakin terkait dugaan kecurangan yang tersebut mengarah ke paslon 02.
“Sebagian besar yang tersebut ditampilkan dalam film itu bernada fitnah, narasi kebencian yang dimaksud sangat asumtif lalu tiada ilmiah,” terangnya.
Pernyataan itu belakangan direspon oleh Alissa Wahid.
Pendiri jaringan Gusdurian itu pasang badan untuk tiga pakar hukum yang mana terlibat di dalam di film Dirty Vote tersebut.
“Dirty Vote diisi 3 pejuang demokrasi yang mana dihormati para aktivis se-Indonesia. Rekam jejak dan juga kredibilitas jelas,” tegasnya.
“Diproduksi oleh WatchDoc produsen film-film dokumenter penerima penghargaan Magsaysay Award yang mana dianggap sebagai Nobel Asia. Percaya? Ya iyalah,” katanya.
Ia kemudian menjelaskan singkat mengenai latar para pakar hukum yang digunakan terlibat dalam film Dirty Vote tersebut.
“Saya pernah lihat dengan segera Mba Bibip berdebat dengan pak Jokowi di tempat Istana waktu kami perjuangkan penyelamatan KPK. Sangat bernas, solid argumen lalu BERANI. Uda Feri Amsari konsisten banget untuk antikorupsi. Argumen di area Dirty Vote itu berbasis data publik. Mas Uceng? Idolak,” urainya.
Film Dirty Vote merupakan produksi WatchDoc yang mana disutradarai Dandhy Dwi Laksono.
Film itu mengurai tentang dugaan kecurangan yang mana ada di dalam pemilihan 2024 yang dimaksud menampilkan tiga pakar hukum yakni Feri Amsari, Bivitri Susanti dan juga Zainal Arifin Mochtar.
Sebelum ini, Dandhy Dwi Laksono juga pernah merilis sederet film dokumenter diantaranya Ibukota Indonesia Unfair terkait Pemilihan Kepala Daerah DKI DKI Jakarta hingga Sexy Killers yang digunakan menguliti Pilpres 2019.
