JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengklaim bantuan pangan beras tidak ada berkaitan dengan kesempatan kampanye serta Pemilihan Presiden ( Pilpres ). Isu bagi-bagi bansos beras 10 kilogram (kg) yang mana dibagikan secara langsung Presiden Jokowi disebut berkali-kali pada sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bantuan pangan di bentuk beras itu sudah ada kita mulai dari 2023. Jadi kalau ada yang tersebut menyampaikan misalnya baru dimulai sesuai dengan kalender urusan politik di dalam Januari-Februari 2024, mohon maaf itu tidaklah benar,” ujar Arief pada Halal bi Halal pada Kantor Badan Pangan Nasional, Kamis (18/4/2024).
Dia mengklaim bansos beras yang dimaksud tidaklah ada kaitannya dengan permasalahan politik. Sebab, inisiatif bantuan yang disebutkan telah dirancang pemerintah berjauhan sebelum masuknya kontestasi Pilpres 2024.
Arief mengaku hingga pada waktu ini bekerja secara profesional serta tak mengambil bagian campur di urusan politik, serta juga bukanlah partisan partai.
“Bapanas mengerjakan pekerjaannya secara profesional. Saya juga tidak partisan. Semua kegiatan yang digunakan ada itu memeang suddah diprogramkan sejak lama,” sambungnya.
Sebelumnya, pada sidang sengketa hasil Pilpres dalam MK beberapa kali nama Bapanas disebut serta dikaitkan dengan penyaluran bansos beras.
Artikel ini disadur dari Diseret di Sidang MK, Bos Bapanas Buka Suara Soal Bagi-bagi Bansos Beras Jokowi
