Berita.it.com – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui sudah pernah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari target 2.078 IUP pada waktu dicecar dalam hadapan DPR. Bahlil mengungkapkan, pencabutan IUP ini menjadi wewenangnya selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pemanfaatan Lahan dan juga Pengembangan Usaha sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Pemanfaatan Lahan kemudian Penataan Investasi.
“Dalam konteks itu saya cuma bahas tentang IUP. Jadi pasca diadakan verifikasi oleh kementerian teknis, ini dibawa ke satgas 2.078 IUP tersebut. Satgas ini satgas nomor 1 tahun 2022. Lalu kemudian kita cabut menghadapi rekomendasi kementerian teknis. Hal ini adalah mekanisme urutannnya,” terang Bahlil ketika Rapat Kerja (Raker) dengan dengan Komisi VI DPR RI pada Senayan, Mulai Pekan (1/4/2024).
Bahlil menjelaskan pasca mencabut IUP itu pihaknya masih memberikan ruang untuk teman-teman entrepreneur yang digunakan merasa keberatan. Sebab katanya, alasan pencabutan IUP ini sudah ada diinformasikan berkali-kali kemudian sudah ada dari jauh-jauh hari. “Pertama adalah izinnya telah ada, tidak ada diurus perkembangan izinnya. Kedua, izinnya ada digadaikan di area bank,” urainya.
Lalu, ada perusahaan tambang yang dimaksud telah miliki IUP untuk permintaan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Awal Saham. Namun dana hasil IPO tidak ada dipakai menjalankan penanaman modal yang digunakan kemudian dinyatakan pailit. Alasan pencabutan selanjutnya yaitu, pelaku bisnis yang digunakan bukan mengurus Rencana Kerja dan juga Anggaran Biaya (RKAB) sesuai ketentuan.
Baca Juga: Heboh Soal Fee Izin Tambang Puluhan Juta, DPR Bakal Panggil Bahlil
“Kemudian RKAB 3 tahun tidaklah diurus. Ini adalah syarat-syarat yang digunakan dibuat. Terkecuali adalah RKAB tak dibuat oleh sebab itu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan belum dikeluarkan,” katanya.
