Berita.it.com – JAKARTA – Partai Demokrat ogah meniru Partai Golkar yang mana meminta-minta jatah kursi menteri terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy itu mengingatkan hak prerogatif presiden yang dimaksud menentukannya.
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan kemudian Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa penetapan menteri di kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden terpilih.
“Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, terhadap partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden,” kata Herman untuk wartawan pada Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Mulai Pekan (18/3/2024).
Herman meyakini bahwa calon presiden terpilih telah memahami rumusan kabinet yang dimaksud akan segera disusun. Nantinya mengenai kedudukan menteri, kata dia, presiden akan bicara dengan pimpinan partai kebijakan pemerintah pengusung.
“Saya kira Pak Prabowo telah punya rumusannyalah, sudah ada punya rumusannya kemudian ya sebaiknya memang sebenarnya yang dimaksud menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujarnya.
Untuk Partai Demokrat sendiri, lanjut Herman, ia menyatakan pihaknya mengantisipasi tindakan Prabowo. Selain itu, pihaknya masih mengantisipasi kebijakan dari KPU terkait hasil pemilihan umum yang mana rencananya akan diinformasikan pada 20 Maret mendatang.
“Kalau Demokrat kan kemarin telah saya komunikasikan juga, bahwa sampai pada waktu ini kami masih mengantisipasi tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilihan umum presiden siapa, ditetapkan,” ungkapnya.
“Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio kemudian kriteria, kemungkinan besar juga nanti pada akhirnya tindakan ya ada pada tangan presiden terpilihlah,” jelas dia.
Seperti diketahui bahwa Airlangga secara terang-terangan meminta-minta jatah 5 kursi menteri pada Kabinet Prabowo. Alasannya lantaran Golkar menang pada 15 dari 38 provinsi.
Merespons itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa permintaan Airlangga perihal total menteri sanggup dibicarakan. Namun, kata Gibran, pihaknya sekarang berada dalam fokus pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan akan diinformasikan pada 20 Maret 2024.
“Ya nanti dibicarakan lagi, kami kan sedang fokus pada tanggal 20. Hasilnya seperti apa,” ucapannya pada waktu diwawancarai di dalam Balai Daerah Perkotaan Solo, Hari Senin (18/3/2024).
