Cegah Permukiman Kumuh di dalam IKN, pemerintahan Bakal Batasi Gedung kemudian Jumlah Penduduk
Berita.it.com – JAKARTA – otoritas melalui Kementerian PUPR akan segera mengontrol perkembangan Ibu Perkotaan Negara (IKN) Nusantara. otoritas mencoba agar nanti tidak ada ada perkampungan kumuh di tempat kawasan IKN ataupun wilayah-wilayah penyangga kawasan inti IKN
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan IKN adalah pusat pemerintahan di dalam Tanah Air. Meskipun nanti ada sisi sektor ekonomi yang dimaksud juga turut berkembang, namun pemerintah tetap saja akan segera melakukan kontrol peningkatan kota.
“Kami rancang sedemikian rupa agar IKN itu tiada menjadi kota yang mana sepi namun tidak ada terlalu ramai,” ujar Iwan pada Seminar Nasional serta Sosialisasi Level Of Service Pengelolaan Gedung IKN di tempat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hari Sabtu (16/3/2024).
Iwan menambahkan Kementerian PUPR turut menyusun tata ruang IKN. Di mana pada dalamnya disiapkan aturan tata guna lahan, peruntukan juga pemanfaatan lahan, termasuk pengendalian untuk pemanfaatan lahan.
Pemerintah akan datang mengupayakan kondisi-kondisi kumuh tak terjadi. Di samping itu di dalam luar area IKN juga akan datang disiapkan agar bukan terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota penyangga. Jangan sampai IKN berada itu kota yang digunakan megah kemudian kawasan di tempat luarnya justru tak tertata. “Nanti pasar-pasar tradisional akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN,” tambahnya.
Iwan menandaskan, bukan semua mampu masuk ke IKN dikarenakan ini merupakan pusat pemerintahan. Walaupun nanti sisi perekonomian akan terkerek namun semuanya akan tertata dengan baik. “Oleh dikarenakan itu sangat penting untuk meningkatkan level of services. Jangan sampai semua masuk tetapi tidaklah standar akhirnya tidaklah menjadi level dunia,”tandasnya.
Iwan mengakui apabila nanti akan ada pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada kebijakan jumlah agregat penduduk. Sehingga semuanya telah terencana dalam mana crowded area bisa jadi dikendalikan.
Iwan mengumumkan 70% pengerjaan gedung di area IKN itu dengan skema KPBU. Otoritas IKN serta kementerian teknis menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang tersebut dibangun di dalam kawasan IKN. Iwan memperlihatkan untuk air minum yang harus miliki standar seperti ada pengolahan kemudian disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum.
