Berita.it.com – Pengamat kebijakan umum Agus Pambagio menilai direvisinya aturan main tentang pengaplikasian PLTS Atap bisa jadi menghindari kerugian negara. Menurut dia, kerugian negara terhadap penyelenggaraan PLTS Atap ini sempat terjadi di dalam Vietnam.
Adapun, aturan main PLTS Atap ini masih termaktub pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2021.
“Keuangan negara akan terbebani jikalau aturan yang dimaksud tidaklah direvisi. Contoh Vietnam, gara-gara bukan berjalan lancar juga merugikan, negara yang dimaksud menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030,” ujar Agus untuk yang mana dikutip, Hari Jumat (16/2/2024).
Baca Juga
Jokowi Sebut Negara Lain Tidak Berikan Bansos Beras Seperti pada RI
Agus melanjutkan, keuangan negara akan tergerus pada waktu negara harus membeli listrik dari PLTS atap.
“Namun dengan adanya revisi yang digunakan telah disetujui presiden, negara tiada jadi buntung sebab skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah dilakukan dihapus,” imbuh dia.
Agus menyebut, Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam yang dimaksud APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS Atap. Ketika itu, Vietnam sebagai salah satu negara dalam Asia Tenggara yang digunakan gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri.
Diketahui, dalam Vietnam, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop kemudian hampir 8 GW untuk solar farm. Namun, hal yang disebutkan meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam. Akhirnya Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.
Perlu digaris bawahi, paparnya, persetujuan pemerintahan terkait dengan PLTS Atap itu menyelesaikan berbagai masalah.
“Terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan PLTS Atap oleh negara,” ucap Agus.
Pada aturan sebelumnya, Agus menjelaskan, negara akan sejumlah menanggung kerugian akibat harus mengompensasi kelebihan penyelenggaraan listrik dari PLTS Atap, teristimewa yang dimaksud dipasang dalam rumah-rumah.
Baca Juga
Menang Quick Count, Saham-saham Milik Konglomerat Pendukung Prabowo-Gibran Terdongkrak Naik
Untuk itu, Agus berharap, revisi aturan yang digunakan sudah disetujui oleh pemerintahan segera diundangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian negara. “Ini penting agar negara tidak ada rugi,” tegas dia.
Selain berbagai hambatan itu, kata Agus, intermintensi atau ketergantungan terhadap cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkit listrik dari tenaga surya. Dengan demikian, kondisi ini mengganggu keandalan listrik sehingga kualitas layanan terhadap penduduk jadi tiada maksimal.
Menurutnya, pengerjaan lalu pengembangan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan harus berlangsung tanpa mengakibatkan dampak yang tersebut berat untuk rakyat juga negara.
“Pada COP28 terakhir di dalam Dubai, bahkan saya juga belum mengamati negara forward penting menjalankan transisi energi ke EBT. Uni Eropa semata menyalakan lagi pembangkit listrik batu bara ketika Rusia menyetop gas,” tutup dia.
