Berita.it.com – JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyingkap pernyataan perihal penambahan 14 Proyek Vital Nasional (PSN) baru di area akhir periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Basuki menjelaskan tidak ada semua PSN baru yang disebutkan serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebab peralihan status PSN yang dimaksud sekaligus merubah metode proyek yang mana sebelumnya solicited (prakarsa pemerintah) menjadi unsolicited (prakarsa badan usaha).
“Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II DKI Jakarta Utara, itu semata-mata minta status, tapi semuanya ia (badan usaha), sebab dulu unsolicited, yang digunakan lainnya masih tak ada costnya, itu kalau di tempat PUPR,” ujar Basuki dalam Gedung DPR, Awal Minggu (4/1/2024).
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyatakan dari 14 PSN yang digunakan baru yang dimaksud tidak ada ada proyek yang dimaksud menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan. “(PU tak terlibat pada 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri,” sambungnya.
Sedangkan untuk proyek PIK 2 juga pengembangan BSD, dijelaskan Menteri Basuki mengaku proyek yang dimaksud sudah ada masuk di kesepakatan di sidang kabinet. Pembangunan proyek yang disebutkan masuk di unsolicited yang tersebut diprakarsai lalu didanai oleh pelaku usaha. “Itu (BSD dan juga PIK 2) pada sidang kabinet telah diputuskan, non APBN, inisiatif swasta,” kata Menteri Basuki.
“Kalau PSN itu kan ada dukungan seperti regulasi, misal nya kalau untuk pembebasan lahan, kalau otoritas itu dibayar oleh LMAN Kementerian Keuangan, kalau swasta masih swasta,” pungkasnya.
