JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi pencemaran yang digunakan disebabkan oleh polusi plastik lalu memitigasi dampaknya. Hal ini dikatakan oleh
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah serta B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati.
Pandangan Rosa Vivien disampaikan pada sesi mewakili Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) pada Pertemuan The Fourth Session Of The Intergovernmental Negotiating Committee To Develop An International Legally Binding Intrument On Plastic Pollution, Including In The Marine Environment di Ottawa, Kanada, Rabu 23 April 2024.
“Instrumen yang dimaksud juga harus bersifat komprehensif, pragmatis, seimbang, inkusif lalu transparan berdasarkan kajian ilmiah yang telah terjadi ada,” kata Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien di keterangannya, Kamis (25/4/2024).
Rosa Vivien menekankan beberapa prioritas regional serta rekomendasi pentingnya penanganan pencemaran lintas batas yang dimaksud disebabkan oleh polusi plastik juga memitigasi dampaknya dengan masih mempertimbangkan kepentingan nasional para pihak.
“Pembangunan berkelanjutan, common but differentiated responsibility, kerja identik internasional serta keadaan serta kemampuan tiap-tiap negara pada penerapan instrumen yang disebutkan dalam masa yang tersebut akan datang,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Rosa Vivien, eksekutif Indonesia menyokong penuh terbentuknya perjanjian internasional yang disebutkan sebagai salah satu wujud dukungan internasional pada menyelesaikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh polusi plastik.
“Sebagaimana telah dilakukan diketahui, polimer plastik adalah hasil turunan dari komoditas minyak bumi yang dimaksud sulit terdegradasi secara alami serta menyebabkan polusi serta kecacatan teristimewa bagi biosfer perairan khususnya lingkungan laut. Beberapa penelitian menyebutkan sudah pernah ditemukan elemen mikroplastik di tubuh organisme perairan yang tersebut apabila bukan segera dijalankan penanganan dapat mempengaruhi kualitas rantai energi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Pada pembukaan ini, Delegasi Republik Indonesi (Delri) dipimpin oleh Rosa Vivien, didampingi Duta Besar RI dalam Ottawa, Daniel Tumpal S Simanjuntak, berpartisipasi secara bergerak menyuarakan kepentingan pemerintahan Indonesia juga Organisasi Multilateral.
Seperti diketahui, penghadapan The Fourth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop an International Legally Binding Instrument (ILBI) on Plastic Pollution, including in the Marine Environment (INC-4) sudah pernah dibuka secara resmi pada tanggal 23 April 2024 oleh INC Chair Luis Vayas Valdivieso, yang tersebut juga merupakan Duta Besar Republik Ekuador untuk Kerajaan Inggris. Pertemuan ini merupakan mandat dari reuni United Nation Environmental Assembly (UNEA) 5 yang tersebut sudah pernah dilaksanakan tahun 2022.
Artikel ini disadur dari Atasi Pencemaran Plastik, Dirjen PSLB KLHK Tekankan Sejumlah Langkah Prioritas
