Berita.it.com – pemerintahan Australia merencanakan penerapan regulasi baru yang mana memperbolehkan para karyawan menolak panggilan telepon atau instruksi yang mana dianggap dari atasan di area luar jam kerja mereka. Bahkan, atasan yang melanggar aturan yang dimaksud akan dikenai denda.
Menteri Tenaga Kerja Australia, Tony Burke, menyatakan bahwa tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi hak-hak karyawan, termasuk mengurangi pekerja lembur tanpa mendapatkan bayaran tambahan.
Menurut Burke, langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan waktu kerja juga menggerakkan keadilan di lingkungan kerja.
“Jika pekerja memutuskan untuk tak mengakibatkan ponsel mereka atau memutuskan untuk tidaklah memeriksa email kerja mereka, maka tak ada hukuman yang mampu dikenakan terhadap mereka,” kata Burke dilansir dari ABC, Sabtu.
Selain aspek penolakan panggilan di area luar jam kerja, rancangan undang-undang ini juga akan mengatur hak-hak tenaga kerja lainnya.
Standar untuk pekerja tetap, pekerja sementara, sopir truk, kemudian sektor tenaga kerja lainnya akan dijelaskan dengan lebih banyak rinci untuk meningkatkan pengamanan hak-hak pekerja.
Meskipun demikian, langkah ini mendapat beberapa tanggapan negatif dari kalangan entrepreneur dan juga politisi. Mereka berpendapat bahwa regulasi ini dapat mengurangi kekuatan sistem kerja fleksibel.
Rencana regulasi baru pemerintahan Australia terkait karyawan boleh menolak telepon atasan yang disebutkan rupanya juga menarik perhatian publik Indonesia. Sejumlah warganet mencoba membandingkan dengan kondisi pekerja pada Indonesia yang digunakan bahkan di keadaan cuti pun terkadang masih dihubungi oleh atasan.
“Kalo di tempat konoha cuti aja masiih dicariin,” ujar orang netizen.
“Andai semata diindonesia setiap pulang kerja boleh pergi dari grup WA,” ungkap netizen lainnya.
“Tel ditolak = teror lewat wa, ancaman, harus selalu berpartisipasi wa di kondisi apapun,” papar warganet.
