Berita.it.com – Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi usulan Ganjar Pranowo terkait partai pengusung pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) pada DPR mengambil bagian mengajukan hak angket terkait kecurangan pemilihan 2024.
Anies menilai usulan Ganjar itu merupakan sebuah inisiatif yang baik.
“Ketika kita mendengar akan melakukan kami mengawasi itu ada inisiatif yang mana baik,” kata Anies di dalam Posko Tim Hukum AMIN, Ibukota Indonesia Selatan, Selasa (20/2/2024).
Eks Gubernur DKI Ibukota Indonesia itu mengatakan usulan yang disebutkan datang dari Ganjar yang merupakan kader PDIP yang tersebut merupakan fraksi partai terbesar di tempat Senayan.
Anies meyakini partai-partai dalam Koalisi Perubahan akan memperkuat hak angket tersebut.
“Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang tersebut besar. Kami yakin bahwa koalisi pembaharuan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama,” tutur Anies.
Dia meyakini hak angket yang disebutkan akan berjalan prosesnya di area DPR. Ia kembali menjamin Koalisi Perubahan siap menyokong inisiatif Ganjar.
“Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di dalam DPR bisa jadi berjalan. Kami siap dengan data-datanya juga pada bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa jadi berjalan,” tegas Anies.
“Saya yakin partai koalisi pembaharuan siap untuk menjadi bagian dari itu,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang tersebut sama, Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.
“Siap,” jawab Cak Imin dengan singkat.
Sebelumnya, Ganjar mengakui butuh dukungan dari partai-partai pengusung AMIN untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Kekinian Ganjar juga telah lama mengajukan permohonan agar PDIP serta PPP menggulirkan hak angket.
Ganjar menyadari jikalau pihaknya tak bisa saja sendirian mengajukan hak angket dalam DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Partai NasDem, PKS, juga PKB.
Ia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, juga PDI Perjuangan lalu PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum dapat digolkan oleh tambahan dari 50 persen anggota DPR.
“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar pada keterangannya, Mulai Pekan (19/2/2024).
Adapun Usulan pemanfaatan hak angket kemungkinan akan diusung di area pengaktifan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan lalu PPP bersiap mengawasi rencana itu.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan sudah memohonkan rencana pengaplikasian hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.
