JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang digunakan juga Wakil Ketua Umum Tanah Air Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata melalui tiket pesawat dengan membentuk Dana Perjalanan Berkelanjutan atau Indonesi Tourism Fund.
Upaya itu ketika ini dinilai justru akan membebani maskapai atau industri, wisatawan bahkan bisa saja mematikan pariwisata itu sendiri. “Rencana itu (memungut iuran dari tiket pesawat) untuk ketika ini jangan dilanjutkan. Waktunya pun tak pas juga tiada zamannya lagi menambah pungutan-pungutan baru yang digunakan akan menjadi beban bagi lapangan usaha penerbangan, bagi wisatawan atau warga maupun bagi pariwisata itu sendiri. Jadi tolong kreatif sedikit, jangan sedikit-sedikit ambil atau mungut dari masyarakat,” kata Evita ke Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Menurut Evita, apabila iuran ini disetujui maka bukanlah hanya saja tiket pesawat yang digunakan makin naik, tapi akan terjadi double pungutan yang digunakan makin memberatkan wisatawan, apalagi jikalau yang dimaksud disasar itu adalah wisatawan mancanegara. Sebab sebelumnya telah ada Pungutan Wisatawan Mancanegara (PWA) yang tersebut diberlakukan di dalam Bali sejak 14 Februari 2024 dengan memungut Rp150.000 per wisman yang dimaksud berkunjung ke Bali. Belum lagi dengan uang yang dimaksud harus dikeluarkan untuk Visa on Arrival (VoA) Rp500.000 menyusul pencabutan kebijakan bebas visa.
Selain PWA serta VoA, ada lagi pungutan-pungutan yang mana berbagai jenisnya dalam bervariasi destinasi wisata khususnya pada setiap objek wisata, satu di antaranya dengan penetapan pajak maupun retribusi yang tersebut berubah menjadi kewenangan daerah. Kondisi begini, kata Evita, akan menghasilkan wisatawan makin enggan datang ke Indonesia. Kondisi sebaliknya pada negara-negara tetangga yang dimaksud berubah jadi pesaing Indonesia, justru wisatawan dimanjakan dengan bervariasi kemudahan, di antaranya bebas visa.
“Saya lihat Bali akan makin berat, oleh sebab itu dia nantinya menerapkan double iuran atau pungutan dari wisatawan yaitu pungutan wistawan asing dan juga pungutan ini. Itu sebanding sekali bukan bagus bagi citra Bali. Saya cemas pariwisata kita akan makin tertinggal dengan negara tetangga kita,” kata Evita lagi.
Makin tertinggalnya pariwisata Tanah Air sudah ada terlihat dari kalahnya Tanah Air dengan negara tetangga lain seperti Tanah Melayu kemudian Thailand di mendebarkan lebih tinggi berbagai wisatawan ke pada negeri. Menurut data, wisman ke Nusantara tahun 2023 belaka 11,68 jt orang, sangat jauh tertinggal dibandingkan Malaya 20,14 jt (kalau dihitung dengan ekskursionis bermetamorfosis menjadi total 28,9 juta), kemudian Thailand 28 juta. “Jadi saya benar-benar kuatir, adanya pengutan-pengutan semacam ini justru akan mematikan pariwisata kita.”
Apalagi, sambung Evita, apabila evakuasi iuran seperti ini dijadikan tugas dari maskapai penerbangan atau perusahaan moda transportasi lainnya seperti kapal maupun bus. Pembentukan Dana Wisata Berkelanjutan atau Dana Abadi Wisata ini sendiri belum diketahui dengan jelas apa tujuannya. Jika tujuannya untuk membantu kelestarian lingkungan hidup, maka domainnya harusnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK).
Di masa lalu, menurut Evita, pemungutan iuran seperti ini ditujukan untuk memperkuat pemasaran kemudian pemasaran pariwisata. Namun itupun akhirnya bubar oleh sebab itu sejumlah factor termasuk lemahnya pertanggung jawabannya serta efektivitasnya.
“Jadi kalau mau ngotot dana ini harus ada, maka saran saya, tolong di-clear-kan dulu ini tujuannya yang digunakan jelas seperti apa. Kemudian sumbernya jangan pungutan-pungutan model nebeng-nebeng dalam industri, tapi secara langsung cuma pada APBN atau APBD. Itu lebih tinggi jelas pertanggung jawabannya,” sambung Evita
Artikel ini disadur dari Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty Tolak Rencana Pungutan Iuran Dana Pariwisata
