Anggap pemilihan 2024 Paling Buruk pada Sejarah, Sekber F-PDR Kecam Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi
Berita.it.com – Sejumlah tokoh militer, pemuda, hingga budayawan meresmikan pembentukan Sekretariat Bersama Wadah Penyelamat Demokrasi serta Reformasi (Sekber F-PDR) dalam Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Ibukota Pusat, Hari Sabtu (9/3/2024).
Dalam peresmianya dia membacakan deklarsi yang digunakan dipimpin Sekretaris Eksekutif Sekber F-PDR Rudy S Kamri. Sekretariat dengan forum penyelemat demokrasi juga reformasi Sekber F-PDR didirikan pada tanggal 9 Maret 2024.
“Satu Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih, dengan patriotisme yang tinggi. Berjuang bagi terwujudnya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa Pancasila, UUD 1945 guna mewujudkan Indonesia yang dimaksud berdaulat di tempat bidang politik, berdikari di area bidang ekonomi, serta berkepribadian pada kebudayaan dan juga berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di tempat dunia internasional,” kata Rudy.
Kedua, Sekber F-PDR disebut berjuang bagi terwujudnya tata negara serta tata pemerintahan yang dimaksud benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, lalu negara, yang dimaksud ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi serta korupsi.
“Ketiga, Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilihan Umum 2024 adalah praktek nyata abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang tersebut diadakan Presiden Jokowi, baik secara secara langsung lalu tidaklah langsung. Dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02, teristimewa keterlibatan anak sulungnya yang tersebut bernama Gibran Rakabuming Raka,” ujar Rudy.
“Pemilu 2024 adalah pilpres yang digunakan paling buruk kemudian paling brutal pada sejarah pilpres di area Indonesia, lantaran melibatkan alat-alat negara lalu sumber daya negara,” kata Rudi melanjutkan.
Keempat, Sekber F-PDR membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang tersebut akan menyatukan diri pada perjuangan mewujudkan demokrasi yang mana berkedaulatan, mengedepankan supermasi hukum kemudian menjamin netralitas negara.
Di poin kelima, Sekber F-PDR disebut sebagai pusat koordinasi, pusat komunikasi, kemudian pusat perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan kemudian pergerakan rakyat.
“Berkaitan dengan hal yang disebutkan maka Sekber F-PDR akan secara rutin mengadakan mimbar bebas dalam rumah perjuangan ini. Mimbar bebas ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatinan serta matinya demokrasi pada Indonesia. Dan mengundang seluruh pihak seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam pada menyikapi berbagai persoalan rakyat bangsa juga negara,” jelas Rudy.
Adapun beberapa tokoh yang mana bergabung meresmikan Sekber F-PDR dalam antarnaya TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Lingkungan (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, juga tokoh muda seperti Seno Bagaskoro serta Anggi Pasaribu.
