Berita.it.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa sebanyak 63 persen dari total 398.155 anggota Komunitas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempunyai risiko kesehatan, atau sekitar 250 ribu orang, mengalami hipertensi.
Ghufron menjelaskan bahwa dari total 7,9 jt anggota KPPS, atau sekitar 86,4 persen, sudah menjalani skrining kesehatan.
“Dari skrining tadi, tadi sudah ada disampaikan, yaitu ada 398.155 yang mana berisiko penyakit, atau 5,83 persen,” ucapannya pada konferensi pers di dalam Jakarta,
Dalam kategori orang dengan risiko tersebut, sekitar 26 persen mengalami permasalahan jantung koroner, 8 persen mengidap gagal ginjal kronis, juga 3 persen mempunyai penyakit gula melitus.
![Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di tempat salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]](https://i0.wp.com/media.suara.com/pictures/original/2024/02/16/29208-ilustrasi-tps-petugas-kpps.jpg?resize=653%2C366&ssl=1)
Ghufron menyatakan bahwa skrining kemampuan fisik adalah bagian dari upaya BPJS Aspek Kesehatan juga Kementerian Aspek Kesehatan di mengiklankan kemampuan fisik juga menjaga dari penyakit bagi para petugas pemilu. Skrining ini dihadiri oleh dengan berbagai tindakan antisipatif, termasuk penyiagaan petugas kemampuan fisik untuk memonitor serta menyediakan perawatan yang mana dibutuhkan bagi petugas pemilu.
Menurutnya, skrining akan lebih besar efektif jikalau dijalankan sebelum seseorang mendaftar menjadi petugas, daripada melakukan skrining pasca mereka itu diterima.
Sementara itu, Menteri Kesejahteraan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hingga tanggal 18 Februari, tercatat 84 petugas pilpres meninggal, terdiri dari 71 petugas lapangan KPU juga 13 anggota Bawaslu. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan pemilihan 2019 yang mencapai lebih banyak dari 500 kematian.
Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa satu kematian pun dianggap terlalu berbagai bagi pemerintah, teristimewa Kementerian Kesehatan, sebab berdampak pada banyaknya keluarga yang berduka. Oleh oleh sebab itu itu, pemerintah terus berupaya menekan hitungan kematian ini, termasuk dengan menyempurnakan sistem skrining, untuk pesta demokrasi selanjutnya pada tahun 2029.
