Berita.it.com – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai sinkronisasi menteri-menteri di tempat periode pemerintahan yang dimaksud baru jelas mengundang tanya besar. Jika kemudian dirinya bukan turut di proses ini, sudahkah ada daftar calon menkeu baru era Prabowo apabila tidak Sri Mulyani?
Memang penghitungan real count dari KPU belum dinyatakan selesai. Namun dari berbagai lembaga survei yang ada lalu proses quick count, paslon nomor urut 2 tampaknya memperoleh mayoritas ucapan penduduk Indonesia. Tidak heran apabila obrolan mengenai calon menteri kemudian posisinya sudah ada mulai beredar.
Siapa Menteri Keuangan Baru
Karena hampir dapat dipastikan Sri Mulyani tidaklah lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, maka pertanyaan ini umum sekali ditanyakan. Lepas dari semua kontroversi yang digunakan terkait dengan dirinya, di area bawah kebijakannya perekonomian RI terasa cenderung stabil meskipun masih ada dinamika yang menuai pro serta kontra.
Banyak orang yang mana mulai berspekulasi kira-kira siapa sosok yang dapat memberikan kinerja setara atau tambahan tinggi dari Sri Mulyani. Memberikan standar tinggi pada pengelolaan perekonomian negeri, sosok-sosok yang dimaksud muncul di wacana rakyat juga tidak sosok yang main-main.
Mulai dari Suahasil Nazara, yang saat ini Wakil Menkeu, kemudian Chatib Basri, yang mana pernah menduduki jabatan ini, Bambang Brodjonegoro, hingga Wishnu Wardhana. Nama terakhir ini sendiri muncul pada salah satu dokumen yang dikatakan bocoran dari susunan menteri yang digunakan akan menjabat pada era Prabowo-Gibran nantinya apabila benar-benar terpilih.
PR Besar kemudian Standar Kerja Tinggi
Spekulasi yang muncul memang benar belum mengerucut pada nama spesifik. Namun yang dimaksud dapat dipastikan adalah bahwa Menteri Keuangan selanjutnya memiliki tugas yang digunakan berat di menjalankan keuangan negara ini.
Dengan permintaan yang mana besar, alokasi beragam, pendapatan yang harus dikelola dengan optimal, orang pada kedudukan ini tiada hanya sekali harus dapat mengalokasikan anggaran yang dimaksud dimiliki namun juga melakukan pengereman pada kebijakan yang tersebut diambil pemerintah.
Keseimbangan antara dunia usaha makro kemudian mikro wajib menjadi perhatian, mengingat dunia usaha dunia ketika ini sedang mengalami perlambatan yang mana cukup signifikan. Belum lagi mengenai menarik kepercayaan penanam modal pada juga luar negeri untuk dapat berkontribusi pada konstruksi negeri, tidak hal yang mana mudah untuk dilakukan.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
